Terakhir saya atas nama BAHU DPD Partai NasDem Kota Bekasi melakukan hal tersebut semata-mata sebagai Check and Balance terhadap jalannya roda Organisasi Partai agar tetap berada dalam koridor hukum sesuai AD/ART Partai NasDem. Semoga Partai NasDem Kota Bekasi dapat semakin dicintai oleh rakyat Kota Bekasi”. Pungkasnya. Bubarnyapartai Nasdem Kota Cimahi tidak akan berpengaruh kepada kinerja atau tugas KPU Kota Cimahi dalam kaitan penyelenggaraan pemili 2014. Nasdem Kota Cimah dengan target ikut Pemilu 2014, menurut Ikin hal itu harus dikembali kan dulu kepada aturan partai, yaitu AD/ART partai Nasdem. Menurutnya hal itu harus diselesaikan dulu di intern AkliPusat Apresiasi Musda Sumsel Berjalan Sukses dan Lancar Sesuai Debgan AD/ART. July 25, 2022. Rapat Paripurna LII (52) DPRD Sumsel dengan Agenda, Penyampaian Laporan Hasil Reses Tahap II 2022 Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memuji kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia sepanjang Komitmen ini selanjutnya akan disampaikan dalam forum Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai Nasdem,”ungkapnya seraya menambahkan, sesuai AD/ART Partai Nasdem, keputusan DPP itu berdasarkan usulan dari bawah dan kami yakin Ketua DPP pasti akan memutuskan berdasarkan usulan yang kami sampaikan. Putrakepricom, Tanjungpinang- Partai NasDem mengundang Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila (PP) bersama ormas GRPK (Gerakan Rakyat Peduli Kepri), melakukan audiensi serta menjalin tali silaturahmi di sekretariat partai Nasdem di jalan DI Panjaitan KM 9 Tanjungpinang, Rabu (27/7/22). Hadir pada acara itu Hengky Heriawan selaku SyarifFasha yang dua kali diusung Partai NasDem di Pemilihan Wali Kota Jambi ini menggantikan ketua lama H Agus Roni. Syarif Fasha secara resmi menerima langsung surat keputusan No 54-kpts/DPP NasDem/IV/2021 sebagai Ketua DPW Partai NasDem dari Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad HM Ali di Jakarta, Rabu (11/8/2021) siang. YAdoFe9. We use cookies for various purposes including analytics and personalized marketing. By continuing to use the service, you agree to our use of cookies. Protected by Patchstack JAKARTA - Pengamat politik, Jamiluddin Ritonga, menilai Peninjauan Kembali PK yang diajukan Moeldoko seharusnya ditolak oleh Mahkamah Agung MA. Menurut Ritonga, yang dijadikan objek gugatan dari PK itu hanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD/ART Partai Demokrat. Ia menuturkan, sesuai konstitusi, MA memang memiliki kewenangan PK terhadap perundang-undangan di bawah UU yang dinilai bertentangan UU. Namun, AD/ART hanya produk Partai Demokrat dan hanya berlaku di internal, bukan produk perundangan. "Dalam hierarki hukum di Indonesia, AD/ART bukan produk perundang-undangan," kata Jamiluddin, Sabtu 3/6/2023.Ia menilai, penggugat juga tidak memiliki legal standing atau kedudukan hukum karena output dari Kongres Luar Biasa KLB yang tidak sesuai, bahkan bertentangan AD/ART Partai Demokrat. Bahkan, Moeldoko tidak punya kartu tanda anggota KTA Partai Demokrat. Itu semakin membuktikan Moeldoko tidak punya legal standing menggugat AD/ART Demokrat. Karena itu, MA seharusnya menolak PK yang diajukan Moeldoko. Jika tidak, keadilan sudah dirampas sewenang-wenang."Kekuasaan sudah masuk terlalu jauh ke ranah hukum," ujar melihat, secara politis tentu itu akan sangat berbahaya. Seperti diingatkan Susilo Bambang Yudhoyono SBY, bila keadilan tidak datang, publik berhak memperjuangkannya secara damai dan tetap SBY itu tampaknya tidak hanya diikuti kader Partai Demokrat. Sebab, kalau MA memenangķan gugatan Moeldoko, Anies Baswedan gagal menjadi capres. Itu membuat kemarahan relawan dan pendukung mereka sangat besar dan secara politis bisa mengganggu stabilitas politik. Tidak menutup kemungkinan, PKS dan Nasdem turut marah bila MA memenangkan Moeldoko, yang membuat stabilitas politik semakin itu, ia mengingatkan, implikasi politis sangat besar bila keadilan diselewengkan untuk kepentingan kekuasaan. Karenanya, Jamiluddin menekankan, MA jangan bermain api dalam memutus gugatan tersebut."MA harus tetap jadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan," kata Jamiluddin menegaskan. BACA JUGA Update Berita-Berita Politik Perspektif Klik di Sini

ad art partai nasdem